Publications

Publications

Amiluddin Rabbi

Amiluddin Rabbi

Peningkatan Kebutuhan Air Minum Perlu Direspon Dengan Kapasitas Institusi Yang Memadai. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kondisi permintaan air bersih akan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Untuk merespons hal tersebut, peningkatan kapasitas institusi yang terkait menjadi sangat mendesak. Jika tidak, gap yang ada akan menjadi semakin besar dan tentunya akan menurunkan kualitas hidup rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, menghambat kemajuan ekonomi, serta bisa berpengaruh terhadap domain sosial masyarakat, seperti adanya potensi pergolakan sosial (Lanti et.al, 2008).

Transparansi Dapat Mengurangi Asimetri Informasi. Dalam konteks pengelolaan informasi, antara konsumen sebuah public utility dan penyedia jasa terdapat relasi informasi yang asimetris, dimana penyedia jasa akan lebih tahu mengenai kondisi lapangan (biaya penyediaan air yang sebenarnya) ketimbang konsumen. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetris ini adalah dengan penyediaan informasi kepada publik (Stiglitz, 2001) serta hadirnya regulator (Trémolet dan Hunt, 2006).

Transparansi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Air Bersih. Berdasarkan penelitian (Asis, 2009), diyakini terdapat korelasi positif antara transparansi di sektor air dan sanitasi dengan kualitas dan kuantitas penyediaan air dan sanitasi. Transparansi mengedepankan fungsi kontrol publik yang dapat berakibat pada efisiensi dan efektifitas operator penyedia layanan. Hasilnya, transparansi menurunkan harga penyediaan air, membantu perluasan cakupan wilayah jaringan, meningkatkan kualitas kebijakan regulator dan mendorong persaingan sehat dalam penyediaan air.

Tantangan Tata Kelola Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta. Dengan penduduk yang sangat padat, perkembangan kota yang demikian pesat, serta suplai air baku yang tergantung pada daerah lain, Jakarta memiliki tantangan tersendiri dalam menyediakan air minum bagi penduduknya. Dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan, sejak tahun 1997, Jakarta melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan air bersih dengan mengadopsi model pengaturan hibrid berdasarkan kontrak konsesi seperti Perancis dan sekaligus membentuk regulator ekonomi independen seperti model Inggris. Namun, model pengaturan yang ada sekarang diduga menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi-informasi penting yang berkaitan dengan hak-hak pelanggan (Kompas, 27 November 2007).

Kendala Aksesibilitas Informasi Perlu Diketahui. Diperlukan sebuah riset untuk mengetahui apa saja kendala kontrol masyarakat dalam bentuk aksesibilitas informasi yang selama ini berlangsung dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan lembaga-lembaga regulator dalam melakukan transparansi dalam tata kelola air minum di Jakarta. Apakah publik mendapat akses informasi sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ? Apakah prosedur dan infrastruktur yang disediakan oleh lembaga-lembaga regulator bagi publik untuk memperoleh informasi sudah memadai ? Apakah penyediaan informasi tersebut terhambat akibat adanya perjanjian kerahasiaan dan rahasia dagang? Bagaimana dengan peranan dan kapasitas organisasi konsumen ?

Kewenangan Regulasi yang Tersebar di Banyak Lembaga. Dengan model regulasi seperti sekarang ini, kewenangan regulasi dalam penyediaan air minum di DKI Jakarta tersebar di berbagai lembaga. Penentuan dan perubahan tarif (Gubernur DKI Jakarta dan BRPAM), penentuan dan perubahan standar teknis dan pelayanan (PAM Jaya dan Operator Penyedia Jasa (Aetra dan Palyja)), penyelesaian sengketa (BRPAM), kualitas air (Kementerian Kesehatan), lingkungan hidup (BPLHD), dan penyaluran aspirasi konsumen (Organisasi Konsumen (FKPM dan KPAM)).

Kendala Kontrol Masyarakat Dalam Bentuk Aksesibilitas Informasi

Minimnya Penerapan Instrumen-instrumen Transparansi. Transparansi pada lembaga-lembaga regulator penyediaan air minum di Jakarta masih minim. Hal ini terlihat dari minimnya penerapan instrumen-instrumen transparansi yang digunakan. Akses terhadap berbagai dokumen publik seperti anggaran, pengeluaran dan kinerja penyediaan air minum masih sulit. Pertemuan-pertemuan publik antara regulator dengan operator serta antara operator dengan pelanggan masih jarang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, demikian pula pertemuan antara regulator dengan publik dan pelanggan.

Prosedur dan Infrastruktur Penyediaan Informasi Belum Optimal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya berjalan pada lembaga-lembaga regulator penyediaan air minum di Jakarta. Hal ini terkait dengan belum memadainya prosedur dan infrastruktur yang disediakan oleh lembaga-lembaga regulator. BRPAM tidak memiliki PPID.

Sistem Regulasi Berdasarkan Kontrak Mengakibatkan Monopoli Informasi. Arsitektur hukum pelayanan air di Jakarta yang bersifat contract-based regulation, berpengaruh terhadap sulitnya akses informasi publik bahkan kontrak konsesi sendiri yang merupakan badan publik. sulit untuk diperoleh publik. Sistem pengelolaan yang bersifat contract based regulatory menjadikan pihak yang terikat kontrak yang menjadi stakeholder utama dalam regulasi penyediaan air minum. Klausul kerahasiaan dan rahasia dagang dalam kontrak tersebut lebih jauh mengakibatkan para pihak memonopoli informasi, yang pada gilirannya cenderung mendelegitimasi hak publik atas partisipasi dan akses informasi.

Kapasitas Organisasi Konsumen Masih Perlu Ditingkatkan. Pelembagaan partisipasi masyarakat khususnya konsumen air minum di Jakarta belum dilaksanakan secara hakiki, dimana tidak ada mekanisme partisipasi konsumen secara permanen dan sistemik. Di sisi lain kapasitas organisasi konsumen dalam memperoleh haknya untuk memperoleh informasi pelayanan air di Jakarta masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Informasi

Memperkuat Kapasitas Lembaga-lembaga Regulator untuk Mengimplementasikan UUKIP. Transparansi lembaga-lembaga regulator air minum di DKI Jakarta dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh. Hal tersebut membawa konsekuensi perlunya perbaikan sistem informasi dan strategi komunikasi lembaga-lembaga regulator. Khusus untuk BRPAM perlu diperjelas statusnya sebagai badan publik berdasarkan UUKIP.

Memperkuat Jaminan Hukum Pada Tingkat Lokal. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 perlu direvisi dengan mengatur aspek tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) serta pelayanan pelanggan.

Meninjau Kembali Sistem Regulasi dalam Penyediaan Layanan Air Minum. Pengaturan penyediaan air minum di Jakarta perlu direvisi agar lebih transparan dan demokratis. Sistem pengaturan berdasarkan kontrak telah menyebabkan akses informasi sebagai prasyarat partisipasi publik menjadi tertutup. Oleh karena itu, Pemda DKI perlu menegosiasikan kembali kontrak kerjasama berdasarkan semangat Undang Undang Pelayanan Publik dan menyesuaikan klausula kerahasiaan dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Memperkuat Peranan BRPAM untuk Mengatasi Masalah Informasi yang Asimetris. Salah satu alasan pentingnya kehadiran regulator adalah adanya asimetri informasi antara pelanggan dan penyedia jasa. Oleh karena itu, BRPAM DKI Jakarta harus diperkuat peranannya antara lain dengan memperkuat kewenangan dan kemampuannya untuk: (1) mempublikasikan 7 informasi vital penyelenggaran air yang meliputi: hak-hak konsumen, rencana pengembangan jaringan, ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan, penyebaran emisi dan bahan beracun, sistem pengadaan dan akuntansi perusahaan, penetapan tariff, pemegang saham saat ini dan yang akan datang, (2) Mempublikasikan kontrak konsesi dengan Palyja dan Aetra dan informasi serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan pelayanan air; (3) Membentuk dan menjalankan desk keterbukaan informasi (dapat menjadi bagian dari bidang pelayanan konsumen BRPAM). Penguatan posisi BRPAM ini dapat dilakukan dengan membentuknya berdasarkan Peraturan Daerah bukan hanya berdasarkan Peraturan Gubernur.

Memperkuat Strategi Komunikasi Lembaga-lembaga Regulator. Pemda DKI, BRPAM dan PAM JAYA perlu merubah paradigma dari lembaga yang ekslusif dengan hanya menjalankan komunikasi satu arah (one way communication) menjadi lembaga yang inklusif yang dekat dengan pelanggan, sehingga bisa menjalankan komunikasi dua arah (two way communication) dan bahkan banyak arah (multi way communication), serta menanamkan kekaguman pada diri konsumen, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Memperkuat Peranan Organisasi Konsumen dan Meningkatkan Upaya-upaya Advokasi. Perlu adanya program pengembangan kapasitas organisasi konsumen air minum di Jakarta, agar bisa menjadi ujung tombak proses advokasi, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola penyediaan air minum di Jakarta. Masyarakat sipil perlu mengajukan kembali Freedom of Information request ke PAM Jaya dan BRPAM dan apabila ditolak, melakukan banding kepada Komisi Informasi dan Pengadilan. Perlu segera ada langkah atau usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan air minum di Jakarta, secara bertahap-maju (incremental) melakukan aksi strategis dan terpadu melalui upaya-upaya aksi advokasi yang melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pengelolan air minum di Jakarta.