Home » News » Media Releases » Kondisi Penaatan Lingkungan Hidup di Jawa Barat (Refleksi Akhir Tahun 2009)

 
 

Kondisi Penaatan Lingkungan Hidup di Jawa Barat (Refleksi Akhir Tahun 2009)

 

Enter your email address to subscribe.

Kondisi Penaatan Lingkungan Hidup di Jawa Barat

(Refleksi Akhir Tahun 2009)

Pendahuluan

Penaatan lingkungan (environmental compliance) adalah penerapan atau implementasi penuh dari persayaratan-persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya diformalkan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan maupun persyaratan perizinan, misalnya persyaratan tentang baku mutu lingkungan. Penaatan terjadi ketika persyaratan terpenuhi dan perubahan yang diinginkan terjadi, misalnya ada perubahan proses atau bahan baku, perubahan praktek kerja, sehingga misalnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang di tempat yang layak. Pada dasarnya, timbulnya berbagai persoalan lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lainnya tidak terlepas dari rendahnya penaatan lingkungan.

Zaelke et.al (2005) mengidentifikasi setidaknya ada dua teori utama tentang penaatan lingkungan yaitu teori rasionalist (logic of consequences) dan teori normatif (logic of appropriateness). Pertama, berdasarkan teori rasionalist, perusahaan sebagai aktor rasional berperilaku sesuai dengan tujuan mereka yaitu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Teori rasionalis ini menekankan pada upaya penegakan hukum dan penjeraan (deterrence) untuk merubah “perhitungan” untung rugi dari perusahaan tersebut. Menurut Becker (1968) dalam Zaelke et.al (2005) para pelanggar potensial memberikan respon terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan terhadap derita yang mungkin dialami apabila hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, penjeraan (deterrence) dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sanksi atau denda, meningkatkan aktifitas pemantauan untuk meningkatkan peluang menangkap pelanggar, atau merubah aturan hukum untuk meningkatkan kemungkinan terjeratnya pelanggaran. Teori penjeraan (deterrence theory) memperluas pendapat Becker ini dengan menyatakan bahwa pendekatan penjeraan akan efektif apabila ada kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran, adanya sanksi yang cepat, pasti, dan sesuai, atas pelanggaran yang terdeteksi, dan adanya persepsi diantara perusahaan yang menjadi sasaran pengaturan (regulated firm) bahwa kemampuan melakukan deteksi dan sanksi tersebut memang exist/ada. Pandangan terhadap “biaya” pun kemudian diperluas bukan hanya biaya moneter, namun juga membuka kemungkinan pada jenis hukuman lain seperti stigma moral dan hilangnya reputasi. Teori rasionalis ini mempengaruhi pendekatan penegakan hukum dalam mencapai penaatan lingkungan atau juga dikenal dengan pendekatan atur dan awasi (ADA) atau command and control (CAC). Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Hal ini disebut dengan command approach. Pengaturan seperti yang diuraikan diatas harus diikuti dengan suatu sistim pengawasan agar penaatan dapat dijamin.  Ini dikenal sebagai control approach.  Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan atur dan awasi (ADA). Pendekatan ini ditujukan agar sumber pencemar potensial dicegah untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan cara “atur”, “awasi” dan “ancam dengan hukuman” (Santosa, 2001: 234). Pendekatan ADA atau CAC ini dapat berjalan efektif apabila dipenuhi paling sedikit 3 (tiga) prakondisi yang memperluas pendapat Becker sebagai berikut (US EPA, 1992, Santosa, 2001: 236): (1) adanya kemampuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran. (2) adanya tanggapan (respons) yang cepat dan pasti (swift & sure responses) dari pelanggaran yang dideteksi sebagaimana no.1, dan (3) adanya sanksi yang memadai.

Kedua, berdasarkan teori normatif yang berdasarkan pada logika kepatutan (logic of approriatness), pada dasarnya sasaran pengaturan (regulated entities) adalah merupakan pihak-pihak yang beritikad baik yang ingin mematuhi hukum namun mereka tidak mampu melakukannnya. Berdasarkan teori normatif ini, penaatan terjadi (ataupun tidak terjadi) sebagian besar dikarenakan faktor “kapasitas” dari sasaran pengaturan (regulated entities) dan faktor “komitmen”. Faktor kapasitas misalnya pengetahuan tentang peraturan dan kemampuan teknis serta keuangan untuk mentaati peraturan. Sementara itu, faktor komitmen misalnya persepsi dari regulator atau insentif untuk penaatan. Berdasarkan teori ini diperlukan suatu pendekatan yang lebih kooperatif untuk memastikan penaatan dengan cara menyediakan berbagai strategi bantuan penaatan (compliance assistance) seperti diseminasi informasi, bantuan teknis, dan pengawasan yang didesain untuk memungkinkan pengawas menyediakan nasihat penaatan (compliance advice).

Pada prinsipnya, kedua teori tersebut tidaklah bersifat eksklusif satu sama lain, namun masing-masing bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang perilaku penaatan dari industri. Rechtshaffen dan Markell (2003) dalam Zaelke et.al (2005) menyimpulkan bahwa sistem penaatan dan penegakan yang seimbang diantara kedua teori atau model ini mendorong penerapan norma-norma dan insentif untuk mendorong penaatan sukarela (voluntary compliance) disamping memperkuat landasan berdasarkan pendekatan penjeraan untuk mengantisipasi perilaku industri yang tidak terkesan dengan pendekatan sukarela. Upaya pendekatan Atur dan Awasi (ADA) dan pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS) perlu dikombinasikan dengan cerdas untuk mendorong regulated community, mematuhi hukum lingkungan dengan suatu pendekatan yang terintegrasi.

Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 35.000 km2 mempunyai penduduk sekitar 41 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sekitar 1,8 % per tahun. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu, dengan segala aktifitasnya, memiliki potensi melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang serius di Provinsi Jawa Barat. Tingginya potensi masalah lingkungan hidup di Jawa Barat juga terkait dengan peranan sektor industri sebagai sektor utama dalam perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pada tahun 2006, terdapat sekitar 3.309 industri besar di Jawa Barat yang menyerap 1.826.749 tenaga kerja, dengan jumlah investasi sekitar 3 triliun rupiah. Sedangkan industri kecil menengah sebanyak 197.134 industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 2.206.532 orang, dengan investasi sekitar 2 triliun rupiah (BPS, 2009).

Kondisi Penaatan Lingkungan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pemberitaan media (media monitoring) yang dilakukan, kondisi penaatan lingkungan di Jawa Barat selama tahun 2009 secara umum masih rendah. Kondisi penaatan lingkungan yang rendah ini dapat dilihat dalam bentuk indikator outcome maupun indikator output. Dalam bentuk indikator outcome, rendahnya penaatan lingkungan dapat dilihat misalnya dari terjadinya pencemaran sungai di beberapa Sungai di Jawa Barat seperti Sungai Cikapundung di Kota Bandung, Sungai Bekasi di Kota Bekasi, Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Sementara itu, dalam bentuk indikator output, rendahnya penaatan lingkungan dapat dilihat misalnya dari masih banyaknya pabrik yang tidak memiliki unit pengendalian pencemaran seperti Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), adanya praktek pertambangan tanpa izin, serta adanya praktek pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Rendahnya penaatan lingkungan hidup di Jawa Barat tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) masih rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha/kegiatan dalam menerapkan praktek-praktek usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan; (2) kurangnya kapasitas pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam melakukan program penaatan lingkungan yang efektif; (3)masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penaatan terhadap lingkungan, (4) masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat madani terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan maupun oleh pemerintah.

Masih rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha ditunjukan antara lain oleh kurangnya alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan serta minimnya personel pengelolaan lingkungan yang kompeten. Masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah propinsi antara lain ditunjukan oleh masih kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH), masih kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan penaatan, minimnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana serta tidak adanya strategi penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang terpadu. Sementara itu, masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat madani antara lain ditunjukan oleh terbatasnya organisasi-organisasi lingkungan, kurangnya partisipasi yang hakiki dari organisasi-organisasi lingkungan hidup serta masih kurangnya kemitraan antara masyarakat madani, pemerintah, dan kalangan dunia usaha.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 3 Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang tersebut telah mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah dianggap tidak mampu lagi merespon perkembangan zaman. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalaui pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, UUPPLH juga menganut teori penjeraan yang kental dengan adanya ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda yang lebih besar dan lebih berat dibanding dengan dengan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.

Melalui UUPPLH, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
  1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat provinsi;
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
  5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  13. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
  14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
  1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
  2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
  5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
  6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
  11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
  12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
  14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
  16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap kondisi tersebut diatas pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan program penaatan hukum lingkungan di wilayahnya dengan menerapkan strategi-strategi yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan penaatan sukarela melalui program manajer pengendalian pencemaran (Pollution Control Manager) serta pendekatan penjeraan melalui Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang telah diupayakan pemerintah provinsi Jawa Barat perlu dilengkapi dengan strategi pengelolaan kasus lingkungan hidup yang responsif dan terpadu.

Penerapan strategi pengelolaan kasus lingkungan hidup terpadu dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi adanya pelanggaran pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Upaya ini dapat dilakukan melalui: (1) optimalisasi pemantauan terhadap pemberitaan kasus-kasus lingkungan hidup di media masa (media monitoring); (2) optimalisasi pemantauan dan pelaporan mandiri (self-monitoring & self-reporting) oleh pelaku usaha/kegiatan; (3) optimalisasi peranan pos pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan dan; (4) optimalisasi fungsi pengawasan/inspeksi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Upaya pendeteksian pelanggaran ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kemampuan untuk memberikan respon yang cepat dan pasti (swift and sure response) atas setiap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat. Langkah berikutnya adalah memberikan sanksi yang memadai terhadap setiap jenis pelanggaran dalam bentuk sanski administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi pelanggarannya.

Bandung, 13 Desember 2009

Daftar Referensi:

“Jawa Barat Dalam Angka 2009” http://www.bapeda-jabar.go.id/docs/jabarangka/20091116_133507.pdf diakses 12 Desember 2009.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Santosa, Mas Achmad., 2001. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta.

Zaelke, D., 2005. Making Law Work; Environmental Compliance and Sustainable Development. Cameron May, London.

“Gunungan Sampah di Citarum” Pikiran Rakyat, Jum’at, 20 November 2009

“Jawa Barat Bentuk Penegakan Terpadu Perusakan Lingkungan” Tempo, Jum’at, 19 Juni 2009

“Kali Cikarang Makin Tercemar: Warga Meyakini Air Kali Sudah Terkena Limbah B3” Pikiran Rakyat, Sabtu, 21 November 2009

“Warga Keluhkan Pencemaran Akibat Pembangunan PLTU Sumur Adem” Tempo, Rabu, 4 Maret 2009

‘Tujuh Pabrik Tekstil di Bandung Diduga Cemari Sungai” Tempo, Senin, 2 Februari 2009

“Emil Salim Harapkan Depok Pertahankan Jalur Hijau” Tempo, Selasa, 2 Juni 2009

“Air Sungai Ciliwung Belum Berbahaya” Tempo, Jum’at, 11 September 2009

“Hulu Sungai Ciliwung Tercemar Berat” Tempo, Senin, 2 Maret 2009

“Bekasi Mulai Tanam 100 Ribu Mangga Untuk Kurangi Pencemaran” Tempo, Minggu, 22 November 2009

“Galian C Mekarsari Disidak Sekda” Galamedia, 10 Desember 2009

“Warga Pertanyakan Eksploitasi di Gekbrong” Pikiran Rakyat, Selasa, 28 Juli 2009

“Warga Tolak Eksplorasi Migas: Dampak Negatif Bagi Warga tak Pernah Diperhatikan” Pikiran Rakyat, Jum’at, 20 November 2009

“Uji Emisi Diberlakukan 2010: Sanksinya Dua Bulan Kurungan atau Denda Maksimal Rp 500.000,-” Pikiran Rakyat, Jum’at, 13 November 2009

“Warga Minta Galian Pasir Ditutup: Banyak Sawah Rusak Akibat Penggalian” Pikiran Rakyat, 1 Desember 2009

“Pengusaha Minta Penangguhan: Penutupan Penggalian Pasir di Cisarua Merugikan Pekerja” Pikiran Rakyat, Jum’at, 6 November 2009

“Kawasan Lindung Tak memadai: Dinas Kehutanan Jawa Barat Sediakan 200 Juta Bibit Pohon” Kompas, Selasa, 8 Desember 2009

“Alih Fungsi Lahan Terus Terjadi: Pemkab Tidak Bisa Cegah Pertumbuhan Permukiman” Pikiran Rakyat, Selasa, 3 November 2009

“Warga Keluhkan Limbah Industri: Mencemari Sungai Cibeel yang tak Dikeruk Selama Sepuluh Tahun” Pikiran Rakyat, Sabtu, 25 Juli 2009

“IPAL PTPN VIII tak Berfungsi: Walhi Menilai Pengelolaan Limbah Keluar dari Standar” Pikiran Rakyat, Senin, 10 Agustus 2009

“Pertanian Andalkan Air Limbah: Dalam Jangka Panjang Racun Limbah Akan Terakumulasi” Pikiran Rakyat, Sabtu, 25 Juli 2009

“Limbah B3 Dipakai Pelapis Jalan: Warga Tidak Mengetahui Jika Limbah Itu Berbahaya” Pikiran Rakyat, Jum’at, 31 Juli 2009

“Semua Pabrik Akan Disidak: Terkait Pengelolaan Limbah Industri” Bandung Ekspres, Senin, 7 Desember 2009

“Pabrik Enggan Keluarkan Biaya: Fenomena Bermunculannya Pengumpul Limbah B3 di Kab. Karawang” Pikiran Rakyat, Kamis, 6 Agustus 2009

“Sampah Penuhi Bantaran Sungai: Kondisi Itu Sudah Berlangsung Sejak Sepuluh Tahun Lalu” Pikiran Rakyat, Senin, 15 Oktober 2009

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment